BERITA PERISTIWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat kembali menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan dan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta perbaikan data bantuan sosial yang selama ini dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Kepala Bappeda Lahat, Feriansyah Eka Putra, menuturkan bahwa seluruh upaya penanggulangan kemiskinan mengacu pada berbagai regulasi nasional, mulai dari UU No. 13/2011 hingga Instruksi Presiden terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Penanggulangan kemiskinan dan stunting tidak bisa berdiri sendiri. Perlu koordinasi lintas sektor dan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Lahat sekaligus Ketua TKPK Lahat, Widia Ningsih SH MH, memaparkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lahat menurun dari 14,14 persen pada 2024 menjadi 13,69 persen pada 2025. Namun ia menegaskan bahwa persoalan stunting sangat berkaitan dengan kondisi kemiskinan masyarakat.
“Kalau kemiskinan tidak kita turunkan, stunting juga sulit tertangani,” tegasnya.
Widia juga menyampaikan bahwa Lahat meraih penghargaan atas keberhasilan menekan angka stunting pada 2025. Dalam RPJMD 2025–2029, pemerintah menetapkan strategi penurunan kemiskinan melalui pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Lahat masih menjadi kabupaten termiskin nomor dua di Sumatera Selatan. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Karena itu kami berkolaborasi dengan BPS untuk memperbaiki data agar bantuan benar-benar diterima yang berhak,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat.
Sejumlah program prioritas pun disiapkan, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, hingga penguatan ekonomi inklusif.
Pada 2025, Pemkab Lahat telah menyalurkan bantuan program PKH kepada 22.501 KPM, BPNT untuk 29.678 KPM, serta merealisasikan 469 unit bedah rumah tidak layak huni.
Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa isu kemiskinan menjadi fokus utama arah kebijakan pemerintahannya. Ia menilai bahwa Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maju selama masih banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai.
“Kekayaan negeri ini masih dikuasai segelintir orang. Karena itu, Presiden Prabowo menempatkan kemiskinan sebagai isu strategis yang harus segera diselesaikan,” kata Bursah.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Bappeda Sumsel, Sulthan M. Syah, mengatakan bahwa Kabupaten Lahat seharusnya mampu keluar dari status kabupaten termiskin karena memiliki sumber daya alam yang besar. Ia menekankan bahwa saat ini data kemiskinan telah diseragamkan melalui sistem DTSEN untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan.
“Masalah kemiskinan itu struktural. Karena itu seluruh OPD dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujar Sulthan.
Pemkab Lahat menegaskan bahwa percepatan penurunan kemiskinan membutuhkan integrasi seluruh program pembangunan serta kolaborasi aktif masyarakat untuk menghasilkan perubahan signifikan.