BERITA PERISTIWA – Suasana Minggu sore (4/5/2025) di sebuah restoran kawasan Jalan Seduduk Putih, Palembang, tampak berbeda dari biasanya. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah, terlihat berbincang akrab dengan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Kehadiran Fahri membawa kabar baik bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam keterangannya kepada media, Fahri mengungkapkan bahwa kunjungannya kali ini bertujuan menyampaikan visi Presiden Prabowo untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau melalui skema social housing yang menyasar masyarakat kota hingga pelosok desa.
"Saya diundang oleh beberapa rekan mahasiswa, dan besok dijadwalkan akan meninjau lokasi di lapangan. Tujuan utamanya adalah menyampaikan visi besar Presiden Prabowo terkait penyediaan rumah murah bagi masyarakat penerima manfaat social housing," jelas Fahri.
Ia menyoroti keterbatasan ketersediaan hunian saat ini. Dari data nasional, baru tersedia sekitar 900 unit rumah, jauh dari kebutuhan yang mencapai jutaan unit. Alokasi anggaran sebesar Rp850 miliar dalam APBN dinilai masih belum cukup untuk mendekati target pembangunan 3 juta rumah.
"Kalau tidak ada lonjakan anggaran, target tersebut sulit tercapai. Harus ada proposal baru agar program social housing bisa masuk dalam skala prioritas nasional, termasuk di Palembang," tegasnya.
Selain fokus pada penyediaan rumah murah, Fahri juga membahas pentingnya penataan kawasan permukiman secara menyeluruh. Hal ini selaras dengan program revitalisasi kota dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut antusias rencana dari Kementerian PKP. Menurutnya, program ini merupakan peluang besar untuk memperbaiki kualitas hidup warga Palembang.
“Ini kabar baik bagi warga. Selain percepatan pembangunan rumah susun, kami juga ingin menjadikan Sungai Musi sebagai ikon wisata air yang menarik. Integrasi transportasi seperti LRT dan feeder juga jadi prioritas kami,” ujar Ratu Dewa.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan hunian terjangkau dan permukiman layak bagi seluruh masyarakat.