BERITA PERISTIWA - Atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dengan persoalan anak jalanan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tampaknya menjadi perhatian serius dengan mengaitkan atas keberadaan mereka.
Melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna menuntaskan permasalahan tersebut.
Dinas Kesehatan, yang berperan dalam aspek medis dan rehabilitasi ODGJ, Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pendataan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang fokus pada keselamatan dan hak-hak anak terlantar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diharapkan dapat memberikan sentuhan edukasi dan pemberdayaan, serta Dinas Perhubungan dan unsur Kepolisian yang berperan dalam penertiban dan pengawasan.
Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan bahwa permasalahan ini membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi.
Bupati Lahat, H Bursah Zarnubi SE melalui Wakil Bupati (Wabup), Widia Ningsih SH MH menyoroti, fenomena anak jalanan dan kelompok rentan lainnya bukan hanya, menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.
Lebih dari itu, keberadaan mereka secara visual juga berdampak signifikan terhadap, citra kota serta berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban umum.
"Situasi ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Ini adalah cerminan dari kondisi sosial kita dan harus segera kita atasi dengan serius," ujarnya, Kamis 19 Juni 2025.
Oleh karena itu, dia menerangkan, secara khusus menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, yang lebih dari sekadar koordinasi di atas kertas.
Ia meminta seluruh OPD terkait untuk tidak hanya menjalankan rutinitas administratif yang normatif, melainkan menghadirkan inovasi nyata dan program yang konkret.
"Saya minta kepada seluruh OPD untuk tidak hanya berpikir normatif, tetapi menciptakan program yang konkret dan berdampak langsung dalam penanganan anak jalanan, pengemis, ODGJ, dan anak terlantar," sebut dia.
Widia juga menambahkan, bahwa ini bukan sekadar tugas birokrasi, ini adalah pekerjaan kemanusiaan yang harus ditangani dengan serius, berkelanjutan. "Didasari kepedulian yang mendalam,” kata dirinya.
Ia mengemukakan, pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.
Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem penanganan yang menyeluruh, yang tidak hanya berhenti pada penertiban.
"Sistem ini diharapkan mencakup pendataan yang akurat, fase pemulihan dan rehabilitasi yang efektif, hingga proses reintegrasi sosial yang memungkinkan kelompok rentan ini kembali berdaya dan diterima di tengah masyarakat," ulas dia seraya menambahkan, ini termasuk penyediaan akses pendidikan, pelatihan keterampilan atau bahkan dukungan psikologis.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan Kabupaten Lahat yang lebih tertib, manusiawi, aman, dan berdaya bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi warga yang harus hidup di jalanan atau terpinggirkan akibat masalah sosial.
Komitmen ini menandai babak baru dalam upaya Pemkab Lahat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.